Bantu Masyarakat Yang Terkena Dampak Covid-19, Hadian Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR
Hadian Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR
MEDAN-Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Ahmad Hadian mendorong optimalisasi pemanfaatan dana CRS khususnya BUMN dan BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayah Sumatera Utara untuk bantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Penyebaran Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kekhawatiran yang timbul tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Menyadari begitu besarnya dampak penyebaran virus tersebut, tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah tetapi juga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
Menurut Hadian salah satu cara menanggulangi dampak Covid-19 adalah bekerjasama dengan BUMN dan BUMD yang ada di wilayah Sumut untuk mengoptimalkan penyaluran dana tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) tahun ini agar dikhususkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang terkena dampak Covid-19.
“Saya telah menghimbau sebelumnya bahwa seluruh anak perusahaan BUMN yang ada di Sumut dan khususnya BUMD seperti Tirtanadi, PTPN Sumut, dan lain-lain untuk turut andil berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terkena dampak khususnya dampak ekonomi akibat Covid-19.” ujar Hadian kepada wartawan, Minggu (12/4/2020).
Lebih lanjut, sekretaris Fraksi PKS ini mengatakan bahwa untuk teknis penyaluran CSR tentu pihak perusahaan lebih paham karena setiap tahun pasti ada sehingga selaku anggota dewan ia mendorong agar dana tahun ini lebih difokuskan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang terdampak Covid-19. Terkhusus untuk BUMN dan BUMD di sektor pelayanan publik agar dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Dalam wawancara tersebut, sekretaris komisi B DPRD Sumut ini juga membahas realokasi anggaran yang telah dilakukan Pemrovsu. Saat ini yang dibutuhkan adalah kerja sama dari semua pihak. DPRD Sumut sudah mendorong Gubsu selaku penanggungjawab gugus tugas covid-19 untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya saat ini Pemprovsu melakukan refocussing anggaran dan realokasi dari APBD untuk fokus pada penangangan Covid-19. Menut Hadian, kalau dari pihak pemerintah bisa melakukan realokasi melalui APBD, maka pihak swasta seperti BUMN, BUMD, ataupun perusahaan-perusahaan swasta agar dapat mengaloksikan dana CSR tahun ini untuk fokus membantu jaring pengaman sosial masyarakat ekonomi lemah yang terkena dampak Covid-19.
Dalam proses pelaksanaannya dilapangan, sambung Hadian, tentu sangat diperlukan proses koordinasi dan pengawasan untuk jalannya anggaran tersebut. Beberapa permasalahan yang masih terjadi diantaranya terkait permasalah data.
“Pendataan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 masih menjadi kelemahan saat ini. Data yang tersedia selalu kurang valid, hal ini kemudian menyebabkan bantuan jatuh kepada orang yang tidak berhak. Ini banyak terjadi. Saya mewanti-wanti kepada pemerintah agar tidak seperti itu.” tuturnya.
Politisi PKS ini menyatakan bahwa pihaknya di DPRD Sumut siap mendukung dan mengawal jalannya anggaran tersebut. “Fraksi PKS di DPRD Sumut siap mengawal hal ini. Secara pribadi sebagai sekretaris fraksi PKS Sumut saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubsu untuk terus saling mengingatkan tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Sesuai dengan kapasitas kami, dalam hal anggaran kami tentu menyetujui dan kami akan mengawasi jalannya anggaran tersebut.” ujarnya sebagai penutup wawancara.
0
0
