Kawasan Hutan di Sumut Harus Menjadi Kawasan Strategis Yang Terintegrasi Yang Bisa Menambah PAD
Dengan telah disetujui nya Ranperda Kawasan Hutan oleh DPRD Sumut dan ditetapkannya Danau Toba menjadi Tujuan Wisata Super Prioritas oleh Presiden Jokowi, hal ini harus memacu semangat dan kreatifitas Pemprovsu dalam mengembangkan kawasan hutan disekitar nya salah satu nya menjadi kawasan wisata hutan yang terintegrasi.
Hal ini disampaikan Ahmad Hadian, Sekretaris Komisi B saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2LHK Aek Nauli, BKSDA Sumatera Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser selaku mitra vertikal nya, senin (8/2).
Hadian juga minta ketiga lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Kementrian Lingkungan Hidup ini agar lebih serius dan meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan Badan Otorita Danau Toba, Pemprovsu dan Pemkab yang berada disekitar Danau Toba, juga dg pihak swasta terkait.
Secara khusus Hadian meminta Pemprovsu dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata jemput bola dan segera berkoorsinasi dengan kedua Lembaga Nasional ini.
“Manfaatkan keberadaan lembaga-lembaga terkait yang ada, juga pihak swasta agar semua pihak bekerja sama secara sinergis menciptakan kawasan sekitar Danau Toba ini menjadi tujuan wisata unggulan, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Toba juga bisa menikmati alam sekitarnya dalam bentuk dan fasilitas wisata yang berbeda”.
Kita ketahui disekitar Danau Toba saat ini ada kawasan yang dikhususkan untuk konservasi kera di Sibaganding, dan juga di Kampus Kehutanan Aek Nauli ada konservasi gajah dan Camping Ground. Disamping itu kawasan hutan nya juga menyimpan aset ekonomi yang potensial, diantaranya hutan yang menghasilkan kemenyan mencapai 40 ribu ton per tahun (menurut sumber BP2LHK). Potensi ini semua adalah aset yang sangat besar bagi Sumut untuk meningkatkan PAD. Tinggal keseriusan dan koordinasi nya saja yang harus ditingkatkan.
Pungkas Hadian.