Gubsu Didesak Tertibkan Mafia Pupuk Subsidi

Read Time1 Minute, 24 Second

“Saat ini, petani di Tabagsel menjerit dan mereka minta Gubsu menindak tegas para mafia yang mempermainkan harga pupuk subsidi,” kata Rahim kepada Waspada di Medan, Jumat (9/7).

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon kunjungan resesnya di sejumlah lokasi, yakni di Batangtoru (Tapsel), Natal (Madina), Halongonan (Padang Lawas Utara) dan Barumun (Padang Lawas), pekan ini.

Dari hasil reses III tahun Sidang 2 itu, anggota dewan Dapil VII yang mencakup Tabagsel ini menerima keluhan dan pengaduan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pupuk. “Kalau pun ada harganya mahal sekali,” sebut anggota dewan yang akrab disapa ARS ini.

Seluruh pupuk bersubsidi yang dijual sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk pupuk area yang dijual sesuai peraturan Kementerian Pertanian (Kementan) melebihi Rp 5.000 kg dari yang seharusnya Rp2.250 per kg,

Kemudian HET pupuk SP-36 mencapai Rp 3.500 lebih dari Rp2.400 per kg, dan HET pupuk ZA naik dikabarkan di atas Rp 3.000 dari normal Rp 1.700 per kg.

Harga-harga yang dipatok mafia pupuk jelas melanggar peraturan Permentan itu No 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Sayangnya, lanjut Rahim, aturan itu tidak dijalankan oleh pemerintah daerah melalui kementrian terkait, sehingga dijadikan celah bagi para mafia untuk menaikkan harga untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.

Proaktif
Saat pandemi Covid-19, Pemprovsu melalui dinas terkait harusnya proaktif melakukan pengawasan agar penderitaan petani tidak berlarut-larut.

“Kita juga minta Gubsu untuk menerjunkan tim agar aturan Kementrian terkait harga pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dengan bertebarannya mafia pupuk subsidi, Rahim menandaskan, hal ini semakin membuat penderitaan masyarakat yang mata pencahariannya di sektor pertanian tambah panjang.

Abdul Rahim Siregar juga meminta DPRD Sumut melalui Komisi terkait mengundang dan memanggil Gubernur Sumut, instansi vertikal dan OPD terkait kelangkaan dan mahalnya pupuk subsidi.

Sumber: Waspada.id