Inilah Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara 2021

Read Time1 Minute, 23 Second

Sehubungan dengan telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi perihal tersebut dalam pandangan umum.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Hadian, S.Pd.I. pada sidang paripurna di Kantor DPRD Provinsi Sumut, Medan, Rabu (08/09).

Inilah pandangan umum Fraksi PKS terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut:

Terkait pelaksanaan anggaran, Fraksi PKS meminta Pemprovsu untuk memastikan tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaanya.Selain itu, Fraksi PKS mendorong prioritas terhadap kebijakan umum anggaran kepada peningkatan kesempatan kerja, pemenuhan dan peningkatan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas serta penanganan Covid-19 yang proposional, pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan, dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Dalam pidatonya, Hadian juga menyampaikan bahwa kebijakan umum anggaran harus disinkronkan dengan penyusunan perubahan prioritas dab plafon anggaran sementara (PPAS) agar visi misi pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dapat maksimal pencapaiannya.

Khusus penanganan Covid, sambungnya, Fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran harus difokuskan kepada penggunaan yang langsung mengena kepada masyarakat. Fraksi PKS juga mengkritisi proses penyelenggaraan Isolasi Terpadu (Isoter) yang dilakukan dibeberapa titik dan dinilai masih terdapat ego sektoral dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Hadian menyampaikan bahwa Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemprovsu juga perlu melakukan terobosan upaya pemulihan ekonomi rakyat, salah satunya dengan pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan sosial untuk penguatan UMKM.

Begitu pula dalam upaya mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dispora perlu menjadi perhatian karena dinilai masih belum tercermin dalam PAPBD 2021.

“Kami (Fraksi PKS) berharap bahwa PABPD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Sumatera ini dapat menggambarkan secara jelas salah satu fungsi utama APBD yaitu: Fungsi Alokasi-Dimana anggaran daerah harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja serta pemborosan sumberdaya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.” pungkasnya.