Fraksi PKS Menolak Pengesahan P-APBD Sumut Tahun 2021
Fraksi PKS Menolak Pengesahan P-APBD Sumut Tahun 2021
Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara menolak pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021. Hal ini dikarenakan P-APBD 2021 belum mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada sektor-sektor substansial yang menyangkut hajat masyarakat miskin di Sumut.
“Terkait dengan penyusunan perubahan prioritas dan plafon sementara (PPAS) P-APBD TA 2021, Fraksi PKS memberikan minderheidsnota (catatan kritis tajam dan mendasar).” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut H. Jumadi, M. Ikom. pada saat sidang paripurna di Kantor DPRD Sumut, Rabu (22/09).
Ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian Fraksi PKS, diantaranya menyayangkan program penerimaan bantuan iuran (PBI) BPJS terhadap 240 ribu masyarakat miskin Sumut yang di-non aktifkan tahun lalu tidak dianggarkan dalam rencana P-APBD 2021 ini.
Selanjutnya, Fraksi PKS menilai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenangnya terkait tidak terealisasinya penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) Tahun 2021 sebesar 80 Milyar sejak Januari 2021.
Gubsu juga dianggap tidak memperhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan rakyat/nelayan kecil 0-5 GT. Gubsu dinilai tidak serius dalam melakukan advokasi dalam hal pemenuhan BBM bersubsidi ini.
Terkait dengan sambungan listrik masyarakat miskin, Fraksi PKS menilai bahwa alokasi anggaran dalam P-APBD sangat kecil.
Begitu pula dengan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan yang tidak memperhatikan jalan provinsi di beberapa daerah kota/kabupaten serta minimnya anggaran pada program terkait penanggulangan dan pencegahan penggunaan narkotika di Sumut.
Lebih lanjut, Gubsu dianggap bertanggung jawab atas bobroknya kinerja BUMD perkebunan dan masih ditemukan tindakan dzholim atas eks karyawan PT Perkebunan yang dirumahkan.
Terakhir, P-APBD dinilai sangat tidak mencerminkan untuk mendorong terwujudnya visi misi Gubsu dan prioritas di Tahun 2021 yang tertuang dalam RPJMD.
Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kepedulian Gubsu pada sektor ekonomi produktif dan usaha kecil menengah, termasuk sektor pertanian dan perkebunan.
“Catatan-catatan kritis di atas adalah bukti kecintaan kami kepada masyarakat Sumut dan Saudara Gubernur dan Saudara Wakil Gubernur sebagai pemegang mandat rakyat, agar Sumut semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.” pungkas Jumadi.
0
0
