Jumadi Minta Pemerintah Sediakan Vaksin Yang Cukup dan Mudah di Akses

Read Time1 Minute, 47 Second

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Jumadi, M.I.Kom. berharap pemerintah dapat konsisten dengan kebijakan vaksinasi dengan menyediakan vaksin yang cukup dan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Hal tersebut disampaikan Jumadi saat menjadi narasumber di acara Sumut Bicara yang disiarkan di TVRI Sumut, Medan (11/10).

Jumadi menjelaskan bahwa tingginya antusias masyarakat untuk melakukan vaksinasi harus didukung dengan semangat pemerintah untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara. Salah satunya, menurut Jumadi adalah dengan penyediaan vaksin yang mudah dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Tidak hanya melalui rumah sakit tertentu atau puskesmas, tetapi juga dapat membuka layanan seperti posko-posko vaksinasi yang mudah diakses.

“Dengan semangatnya yang muncul dari masyarakat untuk melakukan vaksin, harusnya pemerintah menyediakan vaksin itu secara mudah, khususnya untuk mendapatkan akses dilakukannya vaksin.” terangnya.

Selain itu, Jumadi juga menilai bahwa informasi-informasi tentang pelaksanaan vaksin sering kali tidak sampai kepada masyarakat secara utuh. Ia mencontohnya dimasyarakat sering kali ditemui tempat pelaksanaan vaksin yang menjadikan usia sebagai batasan dilakukannya vaksin. Padahal menurutnya, vaksinasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas mulai dari usia 12 tahun sampai 60 tahun ke atas.

Akhirnya informasi yang simpang siur mengenai vaksinasi tersebut menjadi salah satu pemicu masyarakat malas melakukan vaksinasi.

“Misalnya mereka datang ke rumah sakit A ternyata tidak melaksanakan vaksin, yang ada ternyata misal hanya dirumah sakit tertentu. Dan informasi ini kan tidak didapatkan masyarakat, jadinya malaskan. Sudah pesimis disitu.” ungkapnya.

Oleh karenanya, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu berharap pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan vaksin yang memadai melalui upaya konsisten dengan menyediakan vaksin sesuai dengan target perencaan yang telah dilakukan. Selain itu, ia mendorong agar pemerintah dapat meyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Sementara itu, Teguh Supriyadi, S.Km., M.Ph. selaku Kabid Kesehatan Provsu menjelaskan bahwa memang kewenangan vaksinasi tidak dilakukan di semua rumah sakit karena terkait dengan pencatatan pelaporan sehingga hanya diberikan pada rumah sakit tertentu dan puskesmas-puskesmas. Namun, ia menjelaskan bahwa seluruh tenaga kesehatan, TNI, maupun polri, dan pemerintah kabupaten/kota sangat bersemangat untuk terus berupaya merealisasikan vaksinasi di Sumut.

“Hanya memang kami belum bisa memberikan yang terbaik keseluruhan saat ini karena memang kesediaan vaksinnya masih seperti itu (belum memadai).” kata Teguh.