ABDUL RAHIM SIREGAR : 8 Refleksi Akhir Tahun 2023, Sumut Butuh Perubahan.

Read Time2 Minute, 30 Second

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, ST, MT atau yang biasa disebut ARS menyampaikan 8 catatan Refeleksi Akhir Tahun 2023 bersamaan dengan lebih dari 114 hari tugas Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanuddin. Hal ini disampaikan nya dalam agenda Paripurna DPRD Sumatera Utara Pengesahan Ranperda yang akan dibahas pada Tahun 2024. Agenda yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 ini dihadiri oleh Sekda Provsu, Pimpinan DPRD Provsu, Perwakilan Forkopimda Provsu, sejumlah SKPD dan sejumlah Anggota DPRD Provsu yang berhadir.
Tak lupa ARS yang merupakan Anggota Legislatif Dapil VII Tabgsel ini mengapresiasi kinerja Pj Gubernur Sumut, Hassanudin yang telah berusaha memajukan Sumut. ARS juga mengatakan Hassanudin berhasil mengendalikan angka inflasi dibawah nilai inflasi nasional dan juga menurunkan angka stunting yang semula 21% menjadi 18%.
“Tentunya Masyarakat Sumut berharap kepada Pj Gubsu untuk melanjutkan Pembangunan Sumut yang lebih baik dan lebih berdampak bagi Masyarakat” Urainya.
Soal PON XXI ARS berharap agar persiapannya terus dikejar, baik persiapan fisik bangunan maupun persiapan Atlet yang akan bertanding mengingat kita adalah Tuan Rumah yang tentunya punya Effort besar dalam kompetisi ini.
Catatan Akhir tahun yang disampaikan oleh ARS dimulai dari Pengananan Narkoba yang seolah tidak serius, dibuktikan dengan Sumut bertengger di peringkat 1 di Indonesia sebagai Provinsi yang paling banyak kasus penyalahgunaan Narkoba. Bahkan tertangkapnya Mantan Kapolda Sumbar berinisial TM menjadi Pelajaran penting bagi bangsa ini.
Catatan Kedua ialah Konflik agraria dan pertanahan yang belum tuntas di Sumut, Konflik Horisontal antara Masyarakat dengan Perusahaan selalu menjadi kerugian tersendiri bagi Masyarakat. Catatan ketiga ialah pengangguran utamanya banyak generasi muda yang belum mendapatakan pekerjaan dan kemiskinan yang semakin memberatkan kehidupan Masyarakat juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah.
Tinggi nya kasus kriminalitas di Sumut juga menjadi catatan keempat, Masyarakat Sumut dihantui kasus pencurian, perampokan dan pembegalan yang akhir-akhir kerap terjadi.

Catatan kelima ialah Kualitas pelayanan Birokrasi yang Stagnan. Pelayanan birokrasi di bidang Perizinan ( Galian & Usaha), Pendidikan, dan Kesehatan juga terkesan stagnan padahal Sumut mendapat Piagam Meritokrasi dari MENPAN, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab besar dalam melayani Masyarakat lebih baik lagi kedepannya.
Catatan Keenam ialah Tidak selesainya Proyek Multi Years senilai 2,7 Triliyun yang seharusnya tuntas pada Tahun 2023 ini. Pihak Waskita Karya yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam Kerja Sama Operasional (KSO) terkesan tidak serius dan bermain-main dalam proyek yang semata-mata untuk Masyarakat kebermanfaatannya.
Catatan Ketujuh ARS menyinggung soal permasalahan tambang di Sumut, ARS mengatakan Perusahaan Tambang yang mendapat izin dari Pemerintah Pusat yang notabene nya pemegang kekuasaan tidak mau mendengar saran, suara dari kepala daerah dan DPRD. Para Perusahaan tambang tersebut terkesan memiliki peraturan sendiri.
Catatan terakhir ARS meminta dibentuknya Pansus Pemilu dan Pilkada yang bertujuan untuk menjaga Demokrasi di Indonesia.
“ Alasannya, karena kita tidak ingin ada niat untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang-terangan melawan hukum bahwa sudah indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat Pemilu,” Pungkasnya.
Tak lupa pula diakhir interupsinya ARS meminta Pemprovsu menyediakan bus gratis bagi perantau dan mahasiswa yang berasal dari Daerah untuk mengikuti Pesta Demokrasi di Kampung Halaman masing-masing. Hal ini sebagai upaya mengurangi angka Golput dan bentuk keseriusan kita dalam menjalan Pemilu di tahun 2024.