FGD Bencana Hidrometerologi, Ahmad Darwis: Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Hadapi Bencana Alam.

Read Time2 Minute, 21 Second

Akhir-akhir ini Bencana Alam Hidrometerologi sering melanda Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.Secara bahasa Bencana Alam Hidro Meterologi memiliki arti bencana alam yang melibatkan air, seperti Bencana Alam Banjir disaat curah hujan cukup tinggi. Anggota Fraksi PKS, Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A turut berbicara soal fenomena alam ini.

Pada agenda Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Menyikapi Kesiapan Masyarakat menghadapi Bencana Hidrometerologi”, yang digelar di Dahar Café, Jl Sei Serayu No.115, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal (depan SPBU Sei Serayu), pada Jum’at 13/12 lalu.

Dalam Sambutannya sebagai narasumber , H. Ahmad Darwis yang merupakan Anggota dewan Dapil Sumut 2 yang meliputi 10 kecamatan di Medan berpendapat bahwa:

“Penanggulangan bencana harus dilakukan menyeluruh, berkesinambungan dan melibatkan pihak terkait, guna meminimalisir korban dan kerusakan akibat musibah itu,” kata H. Ahmad Darwis, Sabtu (14/12).

Hadir di sana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Yuyun Karseno, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni, moderator Engran Silalahi serta seratusan aktifis/relawan kebencanaan dan mahasiswa.

Menurut H Ahmad Darwis, untuk menanggulangi bencana hidrometerologi yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan, peran semua pihak harus diberdayakan secara maksimal.

Karena, jika dibiarkan maka bencana berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas akan terus berlangsung.

Ahmad Darwis memaparkan terkait kehadiran anggota dewan dalam Penangulangan Risiko Bencana (PRB), harus melakukan berbagai upaya, di antaranya mendorong regulasi yang mendukung dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang memperkuat mitigasi bencana.

“Yang paling utama adalah mendorong kebijakan alokasi anggaran yang memadai untuk PRB, agar selain maksimal dalam menjalankan tugas, kerugian harta benda dan jiwa dapat diminimalisir,” katanya.

Selanjutnya, imbuh Ahmad Darwis, perlu pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program PRB berjalan sesuai rencana serta mengawasi alokasi dana bantuan bencana agar tepat sasaran.

Yang tidak kalah pentingya adalah meningkatkan kesadaran publik melalui berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi rutin tentang kesiapsiagaan bencana dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah. “ini perlu jadi prioritas karena masyarakat adalah pihak jadi sasaran utama ketika bencana alam terjadi,” katanya.

Guna memperkuat penangulangaan bencana, peru langkah kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya PRB.

Lakukan Upaya

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Yuyun Karseno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya, setelah memperoleh hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Sumut hari Senin 9 Desember 2024, tentang terjadinya fenomena bencana hIdrometerologi yang berdampak pada 11 Kabupaten Kota.

Pihaknya akan memaksimalkan kordinasi dan kordinasi untuk meningkatkan langkah-langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kordinasi juga akan dilakukan agar penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian material.

“Ke depan kita terus membangun ketahanan, dengan harapan masyarakat makin siap menghadapi bencana dan memiliki ketahanan yang lebih baik dan dapat pulih lebih cepat setelah bencana terjadi,” ujarnya. (cpb)