Ketua Fraksi PKS Bacakan Refleksi Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Prof. Usman Jakfar membacakan Refleksi Peristiwa yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 lalu. Pembacaan Refleksi dilakukan dalam agenda Sidang Paripurna pada 23/12/2024 lalu, Anggota Legislatif yang Bernama lengkap Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A. ini membacakan 6 Refleksi, diantaranya :
- Momentum Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah berlangsung dengan damai. Oleh sebab itu Fraksi PKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya dan kepada seluruh stakeholder yang terlibat demi mewujudkan Pemilu & Pilkada yang damai. Semoga bisa melahirkan pemimpin & legislator hebat untuk membangun bangsa.
- Fraksi PKS juga mengingatkan stakeholder terkait agar serius dalam penanganan narkoba, mengutip Laporan indonesia drug reports yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, Sumatera Utara menempati ranking ke 2 di indonesia yang sebelumnya Sumatera Utara menempati ranking ke 1. Diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara dengan 5.318 kasus dan 6.623 tersangka adalah gambaran bahwa masih banyak pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan masyarakat dan generasi muda kita lebih produktif dan tidak dikuasai oleh narkoba.
- Soal Pembangunan infrastrukrur, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi pekerjaan MULTIYEARS (Tahun 2022, 2023 & 2024) sebesar RP.2,7 Triliyun, sudah mencapai 70 % diposisi Bulan Agustus 2024. Dengan posisi demikian ruas jalan yang telah ditangani sepanjang 315 Kilometer dari total 450 kilometer se-Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut tersebar di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, pekerjaan yang berupa peningkatan kualitas jalan sepanjang 450 Kilometer, Jembatan rangka baja, jembatan beton, pekerjaan box culvert dan lainnya. Semoga pekerjaan ini menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait “Kurang mantapnya” jalan yang ada di Sumatera Utara.
- Dalam hal ekonomi, Fraksi PKS mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas kenaikan Nilai Tukar Petani / Nelayan pada bulan Oktober naik 2,02% menjadi 141,39 dan juga NTUP meningkat 2,04% menjadi 139,78. Kenaikan Nilai Tukar ini dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga diterima petani (it) sebesar 2,04%, mencapai 168,07. Kenaikan Nilai Tukar ini merupakan hal yang bisa diukur terkait kesejahteraan para petani dan nelayan di Sumatera Utara. Kenaikan Nilai Tukar ini dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga diterima petani (it) sebesar 2,04%, mencapai 168,07. Kenaikan Nilai Tukar ini merupakan hal yang bisa diukur terkait kesejahteraan para petani dan nelayan di Sumatera Utara. Diketahui bawha Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian adalah Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar petani. Begitu pula dengan defenisi dari Nilai Tukar Nelayan.
- Bencana alam berupa banjir dan longsor sering terjadi di tahun 2024 ini, Fraksi PKS turut prihatin atas peristiwa ini. Disisi lain Fraksi PKS turut menyoroti kinerja pemerintahan dalam bobroknya pencegahan Illegal Loging (penebangan pohon ilegal), buruknya pengelolan Daerah Aliran Sungai (DAS), masih banyaknya pencemaran sungai serta ketidakoptimalan dalam tata ruang kawasan. Fraksi PKS meminta agar pemerintah serius dalam upaya pencegahan bencana dan upaya penanggulangan bencana. Utamanya bencana longsor dan banjir yang seringkali terjadi di Sumatera Utara.
- Terakhir, Ketua Fraksi menjelaskan bahwa Secara keseluruhan indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, Alhamdulillah mengalami tren peningkatan secara positif dan konsisten sejak tahun 2021 yang berada pada posisi 74,84, kemudian tahun 2023 yang lalu 75,13 dan tahun 2024 ini, meningkat kembali sebesar 0.63 poin hingga mencapai 75.76 atau kenaikan 0.84% dibanding tahun 2023. Atas prestasi ini kembali kami haturkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Diakhir Prosesi pembacaan Prof. Usman mengatakan bahwa :
“ Refleksi ini harusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja dalam hal apa yang selama ini sudah baik dirasakan oleh masyarakat. Tak lupa juga melalui refleksi ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harusnya berbebenah dan memperbaiki segala sesuatunya yang dirasa kurang kinerjanya oleh masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar dalam membangun Sumatera Utara yang berkesejahteraan dan berkeadilan “ tutup Aleg yang berasal dari Dapil 2 Sumut ini. Red.